Program Anak Masuk Barak Tuai Polemik, Dedi Mulyadi: Yang Kritis Terlalu Politis

 

Kak Seto memberikan tanggapan terhadap program Dedi Mulyadi didik anak nakal di barak militer. (Instagram.com /@disdikjabar)

INDOINFONEWSCOM-Program pelatihan karakter dengan mengirim siswa bermasalah ke barak pendidikan kebangsaan yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menuai sorotan publik. Menanggapi rentetan kritik, Dedi melontarkan pernyataan tajam terhadap para penentangnya.

Menurut Dedi, reaksi terhadap program tersebut bisa dibagi menjadi dua kubu besar: mereka yang benar-benar peduli terhadap masa depan bangsa, dan mereka yang, menurutnya, menjadikan kepentingan politik sebagai dasar penilaian.

"Orang-orang yang sibuk nyinyir itu sebenarnya sedang menjadikan politik sebagai agama baru mereka. Di mulut mereka menyebut Tuhan, tapi isi hatinya penuh provokasi," kata Dedi dalam unggahan media sosialnya pada Rabu (21/5).

Ia menambahkan bahwa program ini lahir dari kegelisahannya terhadap sistem pendidikan nasional yang dinilai kurang berhasil membentuk karakter kebangsaan siswa. Menurut Dedi, jika pelatihan singkat selama 18 hari di barak bisa menumbuhkan semangat nasionalisme lebih baik dibanding sekolah formal, maka ada sesuatu yang keliru dalam sistem pendidikan kita saat ini.

“Pendidikan seharusnya menyentuh hati dan nurani, bukan sekadar soal angka, laporan, dan administrasi,” ujarnya.

Program ini mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan masyarakat yang menilai pendekatan disiplin di barak bisa menjadi solusi alternatif pembinaan anak. Namun, tak sedikit pula yang menentangnya keras.

Setelah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta agar program ini dievaluasi, kini Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) turut menyuarakan penolakan. Sekretaris Jenderal FSGI, Fahriza Marta Tanjung, menilai kebijakan ini terlalu reaktif dan tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya.

“Ini solusi jangka pendek yang tidak menyelesaikan masalah perilaku anak secara menyeluruh. Apalagi jika benar ada wacana pengiriman guru yang dianggap ‘malas’ ke barak, itu sangat mengkhawatirkan,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Senin (19/5).

Meski dikritik keras oleh sejumlah lembaga, Dedi bersikukuh bahwa langkah ini adalah bentuk inovasi pendidikan, bukan hukuman. Ia menyatakan akan terus menjalankan program tersebut sembari membuka ruang evaluasi demi penyempurnaan.